Tindakan hukum tegas menjadi salah satu upaya penegakan keadilan di Indonesia yang semakin diperbincangkan belakangan ini. Tindakan ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai langkah penting dalam menegakkan hukum di negara ini.
Menurut Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, tindakan hukum tegas diperlukan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Beliau menyatakan bahwa “Tindakan hukum tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun, demi menciptakan tatanan hukum yang adil bagi semua.”
Namun, tidak jarang tindakan hukum tegas ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa tindakan ini cenderung memberikan kekuasaan berlebihan kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran. Namun, Menkumham, Yasonna Laoly menegaskan bahwa tindakan hukum tegas harus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
Salah satu contoh tindakan hukum tegas yang menuai kontroversi adalah penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Banyak kasus di mana aparat penegak hukum harus memberlakukan tindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan demi kepentingan bersama.
Dalam hal ini, pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, SH, MH, mengatakan bahwa tindakan hukum tegas perlu dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hukum yang berlaku. “Tindakan hukum tegas harus selalu mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Dengan demikian, tindakan hukum tegas bukanlah sekadar bentuk represif dari aparat penegak hukum, melainkan merupakan bagian integral dari upaya penegakan keadilan di Indonesia. Seluruh pihak dihimbau untuk mendukung dan mematuhi tindakan hukum tegas demi menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.