Mekanisme perlindungan saksi dan korban di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam sistem peradilan kita. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melindungi para saksi dan korban.
Menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Saksi dan Korban (KNPSK), kasus intimidasi terhadap saksi dan korban masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini membuat banyak saksi dan korban merasa takut untuk memberikan kesaksian dalam persidangan.
“Perlindungan saksi dan korban adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana menyediakan perlindungan yang efektif bagi mereka,” ujar Ketua KNPSK, Maria Sumardjono.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta masyarakat. Dengan begitu, para saksi dan korban akan merasa lebih aman untuk memberikan kesaksian.
“Kami perlu memperkuat mekanisme perlindungan saksi dan korban agar mereka bisa memberikan kesaksian tanpa rasa takut,” tambah Maria.
Selain itu, perlu juga adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intimidasi terhadap saksi dan korban. Hal ini penting agar para pelaku tidak merasa bisa melakukan tindakan intimidasi tanpa ada konsekuensi hukum.
Menurut pakar hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, mekanisme perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih perlu diperkuat. “Kita perlu melibatkan semua pihak dalam melindungi saksi dan korban, termasuk masyarakat dan media,” ujarnya.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan mekanisme perlindungan saksi dan korban di Indonesia bisa lebih efektif. Sehingga, para saksi dan korban tidak lagi merasa takut untuk memberikan kesaksian dalam persidangan.